Pajak Dividen: Tarif, Syarat Bebas Pajak, dan Cara Melaporkannya

Ada satu kejutan kecil yang hampir selalu dialami investor pemula pada musim pembagian dividen. Uangnya masuk ke rekening dana nasabah dalam jumlah bulat, tanpa potongan apa pun, persis seperti yang diumumkan perusahaan. Dari situ lahir kesimpulan yang keliru: kalau tidak ada potongan, berarti tidak ada pajak. Padahal yang terjadi bukan pajaknya hilang, melainkan kewajibannya berpindah ke pundakmu. Sejak Undang-Undang Cipta Kerja berlaku, aturan pajak dividen untuk orang pribadi dalam negeri punya dua jalur, dan kamu sendirilah yang menentukan masuk ke jalur mana.

Artikel ini menata aturannya langsung dari naskah peraturan yang berlaku: dasar hukumnya, tarifnya, syarat pengecualian bila dividennya diinvestasikan kembali, siapa yang memotong dan kapan, beda perlakuan dividen dalam negeri dan luar negeri, sampai cara melaporkannya di SPT Tahunan. Konsep dividennya sendiri, termasuk peran RUPS serta jadwal cum date dan ex date, sudah kami uraikan di dividen adalah, jadi di sini kita langsung ke sisi perpajakannya. Tulisan ini bersifat edukasi, bukan nasihat keuangan maupun nasihat perpajakan, dan bukan ajakan membeli atau menjual efek apa pun. Seluruh nomor pasal, tarif, dan tenggat di bawah dikutip dari naskah peraturan serta laman resmi yang kami akses pada 9 September 2026, dan semuanya dapat berubah sewaktu-waktu.

Dasar hukum pajak dividen dan apa yang berubah sejak 2020

Aturan pajak dividen untuk orang pribadi berdiri di atas tiga lapis dokumen, dan kebingungan yang beredar hampir selalu lahir karena orang berhenti di satu lapis. Lapis pertama adalah undang-undangnya. Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% dan bersifat final. Ayat (2d) di bawahnya menyerahkan penetapan besaran pastinya kepada Peraturan Pemerintah.

Lapis kedua adalah Peraturan Pemerintah yang dimaksud. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 hanya berisi empat pasal. Pasal 1 menetapkan angkanya: dividen yang diterima Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% dan bersifat final. Pasal 2 mengatur pengenaannya dilakukan lewat pemotongan oleh pihak yang membayar dividen.

Lapis ketiga inilah yang mengubah lanskapnya. Undang-Undang Cipta Kerja, yang rumusan perpajakannya kemudian dimuat kembali dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, menulis ulang Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan. Rumusan barunya mengecualikan dari objek pajak dividen dari dalam negeri yang diterima Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen itu diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, serta dividen dalam negeri yang diterima Wajib Pajak badan dalam negeri.

Ketentuan pelaksanaannya ada di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021. Menurut halaman status peraturannya di peraturan.bpk.go.id yang kami akses 9 September 2026, aturan ini berstatus Berlaku, dan yang dicabut sebagian hanya Pasal 107, Pasal 108, serta Pasal 114 soal penyidikan. Blok pasal dividennya, Pasal 14 sampai Pasal 43, utuh.

Empat baris itu menjelaskan kenapa pertanyaan "berapa pajak dividen" tidak bisa dijawab satu angka. Angka 10% masih berlaku, tetapi baru menyala kalau dividenmu tidak masuk jalur pengecualian. Untuk pijakan dasarnya, baca saham adalah dan investasi adalah.

Tarif 10% dan apa arti kata final

Kata "final" membedakan dividen dari kebanyakan penghasilan lain. Pada penghasilan tidak final, misalnya keuntungan penjualan harta selain tanah dan bangunan seperti yang kami bahas di pajak jual emas, angkanya dijumlahkan dengan penghasilan lain lalu dihitung ulang di SPT Tahunan dengan tarif berlapis. Pada penghasilan final, perhitungannya berhenti di titik itu: dihitung dari nilai bruto, tidak dijumlahkan untuk menentukan tarif, dan tidak dihitung ulang di akhir tahun.

Satu hal perlu diluruskan. Pasal 40 ayat (1) PMK Nomor 18/PMK.03/2021 sendiri tidak menyebut angka, hanya menyatakan pajaknya disetor sendiri "dengan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Angka 10% datang dari lapis di atasnya, dan Direktorat Jenderal Pajak menegaskan hal yang sama dalam artikel Dividen, Hari Raya, dan Coretax yang terbit 20 Maret 2025 dengan mengacu pada Pasal 17 ayat (2c). Perlu dicatat, artikel DJP yang kami kutip di sepanjang tulisan ini ditulis pegawai DJP dan diberi catatan kaki bahwa isinya pendapat pribadi penulis, bukan sikap instansi, jadi kami memakainya untuk alur administrasi sementara angka dan tenggatnya tetap bersandar pada naskah peraturannya.

Ada pula skenario setengah jalan yang sering luput. Pasal 16 PMK Nomor 18/PMK.03/2021 mengatur bahwa jika dividen diinvestasikan kurang dari jumlah dividen yang diterima, bagian yang diinvestasikan itulah yang dikecualikan, sementara selisihnya dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi keputusannya bukan hitam putih.

Syarat dividen bebas pajak: bentuk, tenggat, dan jangka waktunya

Bagian ini paling menentukan, dan paling sering disederhanakan keliru menjadi "asal diinvestasikan lagi, bebas pajak". Naskahnya jauh lebih spesifik, dan ada empat syarat yang harus jalan bersamaan.

Pertama, bentuk investasinya harus masuk daftar. Pasal 34 menyebut dua belas kriteria bentuk investasi, dari surat berharga negara, obligasi atau sukuk badan usaha milik negara, investasi keuangan pada bank persepsi, sampai penyertaan modal. Pasal 35 merincinya menjadi dua kelompok penempatan.

Dua catatan dari pasal yang sama layak diperhatikan. Properti yang dimaksud tidak termasuk properti bersubsidi pemerintah, dan logam mulianya harus berupa emas batangan atau lantakan berkadar 99,99% yang diproduksi di Indonesia serta mendapat akreditasi dan sertifikat dari Standar Nasional Indonesia dan atau London Bullion Market Association. Jadi tidak semua bentuk emas otomatis memenuhi syarat, dan perbedaan bentuk fisiknya kami bahas di emas batangan.

Kedua, ada tenggat kapan investasinya dilakukan. Pasal 36 ayat (1) menetapkan investasi dilakukan paling lambat akhir bulan ketiga untuk Wajib Pajak orang pribadi, atau akhir bulan keempat untuk Wajib Pajak badan, setelah Tahun Pajak berakhir. Dalam artikel Mau Dividen Bebas Pajak? Segera Lakukan Ini!, Direktorat Jenderal Pajak menerjemahkannya sebagai paling lambat 31 Maret tahun berikutnya bagi orang pribadi.

Ketiga, ada jangka waktu minimal. Pasal 36 ayat (2) menetapkan investasinya dilakukan paling singkat selama 3 Tahun Pajak terhitung sejak Tahun Pajak dividen diterima. Ayat (3) menegaskan investasinya tidak dapat dialihkan, kecuali ke bentuk investasi lain yang juga ada di Pasal 35. Kamu boleh berpindah dari deposito ke saham sepanjang keduanya terdaftar, tetapi tidak boleh menariknya keluar dari daftar sebelum tiga tahun pajak lewat.

Keempat, ada kewajiban lapor tahunan. Pasal 41 mewajibkan laporan realisasi investasi disampaikan secara elektronik, paling lambat akhir bulan ketiga bagi orang pribadi setelah Tahun Pajak berakhir, dan berlanjut sampai tahun ketiga sejak Tahun Pajak dividen diterima. Satu kali dividen bisa melahirkan tiga kali pelaporan.

Cakupan skema ini dibatasi Pasal 24: yang dikecualikan adalah dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Pilihan instrumennya kebetulan beririsan dengan topik yang sudah kami bahas terpisah, misalnya reksadana adalah untuk unit penyertaan, deposito adalah dan cara menabung di bank untuk penempatan di bank, serta obligasi adalah untuk efek bersifat utang.

Siapa yang memotong, kapan, dan apa yang berubah di loket

Di sinilah perubahan yang paling terasa buat pemegang saham ritel, dan ini pula yang menjelaskan kenapa dividen sekarang masuk utuh.

Pasal 2 PP Nomor 19 Tahun 2009 memang masih menyebut mekanisme pemotongan oleh pihak yang membayar. Namun setelah Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 37 ayat (2) PMK Nomor 18/PMK.03/2021 menyatakan dividen dari dalam negeri yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tidak dilakukan pemotongan oleh pemotong pajak tanpa Surat Keterangan Bebas. Frasa terakhir itu penting: kamu tidak perlu mengurus dokumen apa pun ke kantor pajak supaya tidak dipotong. Direktorat Jenderal Pajak menguraikan sisi praktisnya dalam artikel 27 April 2021, yang menyebut investor menerima pemberitahuan dari perusahaan sekuritas bahwa dividen dengan recording date mulai 1 Maret 2021 tidak lagi dipotong Pajak Penghasilan, dan bahwa pajak final atas dividen yang tetap terutang kini harus disetor sendiri, tidak lagi dipotong pemberi penghasilan atau KSEI.

Lalu kapan dividen menjadi terutang? Pasal 39 menjawabnya: dividen yang tidak memenuhi kriteria bentuk investasi dalam Pasal 34, tata cara dalam Pasal 35, dan jangka waktu dalam Pasal 36 terutang Pajak Penghasilan saat dividen diterima atau diperoleh. Perhatikan bahwa saat terutangnya mundur ke tanggal penerimaan, bukan ke tanggal kamu memutuskan tidak berinvestasi. Pasal 40 mengatur setornya: ayat (1) mewajibkan penyetoran sendiri, ayat (2) menetapkan batasnya paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak dividen diterima, dan ayat (3) menyatakan pembayaran yang sudah mendapat validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan sesuai tanggal validasi.

Soal kanal pembayarannya, DJP menyebut dua rujukan yang perlu dibaca sesuai waktunya. Artikel 2021 menyebut penyetoran memakai kode akun pajak 411128 dan kode jenis setoran 419 untuk penghasilan dividen orang pribadi dalam negeri. Artikel Maret 2025 menjelaskan kode billing Tahun Pajak 2025 dibuat lewat akun Coretax, dengan memilih menu eBupot lalu Penyetoran sendiri, memilih objek pajak dividen orang pribadi, dan mengisi nilainya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak. Nama menu dan kanalnya bisa berubah, jadi cek panduan resmi terbaru sebelum menyetor.

Karena tidak ada lagi potongan di loket, dividen yang masuk ke rekening efekmu adalah angka bruto. Kalau kamu baru membuka rekening dan belum terbiasa membaca mutasinya, alurnya kami jelaskan di cara beli saham dan cara main saham pemula di HP, sedangkan perbandingan fitur aplikasinya ada di aplikasi saham terbaik.

Dividen dari luar negeri punya jalur yang berbeda

Semakin banyak investor ritel Indonesia yang juga memegang efek luar negeri, dan perlakuan pajaknya tidak sama. Pasal 17 PMK Nomor 18/PMK.03/2021 menyatakan dividen dari luar negeri dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan dengan syarat harus diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Ayat (3) membaginya menjadi dua: dividen dari badan usaha luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek, dan yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai proporsi kepemilikan saham.

Untuk kelompok pertama, yang paling relevan bagi pemegang saham asing tercatat, Pasal 18 menyatakan dividennya dikecualikan sebesar dividen yang diinvestasikan di wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan Pasal 19 serta Pasal 20 menegaskan selisihnya dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami sengaja tidak menuliskan satu tarif untuk selisih itu, karena Pasal 20 tidak menyebut angka maupun pasal tarif tertentu, berbeda dengan beberapa pasal tetangganya yang eksplisit merujuk Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk kasus lain. Ini jenis situasi yang sebaiknya dibawa ke kantor pelayanan pajak atau konsultan pajak berizin, bukan diselesaikan dengan menebak angka. Untuk kelompok kedua, Pasal 21 menambahkan ambang paling sedikit 30% dari Laba Setelah Pajak dan mensyaratkan investasinya dilakukan sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut. Skema itu praktis mengenai pemilik usaha di luar negeri, bukan pembeli saham publik.

Ada satu konsekuensi yang mudah terlewat. Pasal 31 ayat (1) menyatakan pajak yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas dividen luar negeri yang dikecualikan tidak dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang, tidak dapat dibebankan sebagai biaya, dan tidak dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Ayat (2) menambahkan, bila dividennya tidak seluruhnya diinvestasikan di Indonesia, penghitungan kredit pajak atas pemotongan di luar negeri dilakukan proporsional. Artinya memilih jalur pengecualian bisa berarti melepas hak mengkreditkan pajak yang sudah dipotong negara lain, dan itu perlu dihitung sebelum diputuskan.

Cara melaporkan dividen di SPT Tahunan

Banyak yang mengira "bebas pajak" berarti tidak perlu muncul di SPT. Justru sebaliknya, pelaporan adalah bagian dari cara pengecualian itu diberikan.

Pasal 37 ayat (1) PMK Nomor 18/PMK.03/2021 menyatakan pengecualian atas dividen dari dalam negeri dilaksanakan dengan melaporkan dividen tersebut dalam Surat Pemberitahuan Tahunan sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, dan ayat (3) mengatur hal yang sama untuk dividen luar negeri. Direktorat Jenderal Pajak merinci posnya: dividen bebas pajak dilaporkan pada bagian Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak di pos Penghasilan Lainnya yang Tidak Termasuk Objek Pajak, investasinya pada bagian Harta pada Akhir Tahun, sedangkan dividen yang tetap terutang masuk bagian Penghasilan yang Dikenakan PPh Final dan atau Bersifat Final di pos Dividen.

Laporan realisasi investasinya disampaikan daring. Menurut DJP, fitur layanannya diaktifkan lebih dulu lewat menu Profil dan Aktivasi Fitur Layanan dengan mencentang eReporting Investasi, lalu pelaporannya lewat menu Layanan. Formulirnya punya dua bagian yang keduanya wajib diisi, yaitu Laporan Dividen atau Penghasilan Lain (pemberi penghasilan, tanggal dividen masuk ke rekening dana nasabah, jumlah dibagikan, jumlah diinvestasikan) dan Laporan Investasi (tanggal, bentuk, dan nilai investasi). Setelah dikirim, sistem menerbitkan nomor Bukti Penerimaan Surat. Untuk Tahun Pajak 2025, DJP menyebut pelaporannya lewat laman Coretax.

Contoh kasus di artikel DJP tahun 2021 membantu membayangkan bentuk akhirnya. Seorang investor menerima dividen Rp100.000.000 yang masuk ke rekening dana nasabah pada 16 April 2021. Sebesar Rp10.000.000 dipakai untuk konsumsi, Rp40.000.000 dibelikan emas batangan berkadar 99,99%, dan Rp50.000.000 dibelikan saham kembali. Bagian Rp10.000.000 tetap terutang Pajak Penghasilan final sebesar Rp1.000.000 yang wajib disetor sendiri paling lambat 17 Mei 2021, karena tanggal 15 Mei jatuh pada hari Sabtu. Sisanya sebesar Rp90.000.000 menjadi bebas pajak, dengan kewajiban menyampaikan laporan realisasi investasi paling lambat 31 Maret 2022, 31 Maret 2023, dan 31 Maret 2024, serta melaporkan hartanya di SPT Tahunan tiga tahun berturut-turut.

Contoh itu memperlihatkan satu hal yang jarang disadari: memilih jalur bebas pajak bukan keputusan sekali jalan, melainkan komitmen administratif tiga tahun. Buat sebagian orang, menyetor sekali lalu selesai justru lebih sederhana. Menimbang beban administrasi seperti ini bagian dari kebiasaan yang kami dorong di financial check up.

Bukti dan catatan yang perlu kamu simpan

Pertanyaan "bukti potong dividennya di mana" muncul hampir setiap musim pelaporan, dan jawabannya sering mengecewakan. Untuk dividen dalam negeri yang diterima orang pribadi, pada dasarnya tidak ada bukti potong dari pihak lain, karena memang tidak ada pemotongan yang terjadi. Yang menggantikan perannya adalah dokumen yang kamu kumpulkan sendiri:

• Catatan penerimaan dividen dari sekuritas. Mutasi rekening dana nasabah atau laporan dividen memuat nama pemberi penghasilan, tanggal dana masuk, dan jumlahnya. Persis hal-hal itu yang diminta formulir laporan realisasi investasi.
• Bukti penyetoran pajak beserta validasinya. Kalau kamu menyetor sendiri, simpan bukti yang sudah tervalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara, karena menurut Pasal 40 ayat (3) validasi itu sekaligus dianggap penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan.
• Bukti Penerimaan Surat dari laporan realisasi investasi. Terbit setiap kali laporan dikirim, dan karena laporannya berulang sampai tahun ketiga, arsipnya juga tiga.
• Bukti transaksi investasinya. Tanggal, bentuk, dan nilai investasi perlu konsisten dengan yang dilaporkan, termasuk saat aset itu masih tercantum di bagian harta pada SPT tahun berikutnya.
• Dokumen pemotongan pajak dari negara sumber, bila dividenmu berasal dari efek luar negeri. Berkas itu menentukan bagaimana Pasal 31 diterapkan, dan tanpanya perhitungan proporsional pada ayat (2) tidak punya pijakan.

Yang perlu kamu cek dulu sebelum memutuskan

Sebelum menentukan mau mengambil jalur pengecualian atau menyetor pajaknya, enam hal berikut layak diperiksa dengan tenang.

1. Cek statusmu sebagai Wajib Pajak. Seluruh skema di atas berlaku untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Kalau status kependudukan atau kewajiban pajakmu tidak sederhana, aturannya bisa berbeda.
2. Cek asal dividennya. Dividen dalam negeri dan luar negeri berada di pasal berbeda, dengan syarat dan konsekuensi kredit pajak yang berbeda pula. Jangan mencampur keduanya dalam satu logika.
3. Cek apakah bentuk investasimu ada di daftar Pasal 34 dan Pasal 35. Bentuk yang tidak terdaftar membuat pengecualiannya gugur, dan berdasarkan Pasal 39 pajaknya terutang sejak tanggal dividen diterima.
4. Cek kalender tenggatmu. Ada tiga tanggal yang sering tertukar: batas melakukan investasi, batas menyetor pajak bila memilih tidak berinvestasi, dan batas menyampaikan laporan realisasi setiap tahun.
5. Cek kesiapanmu mengunci dana tiga Tahun Pajak. Jangan memakai uang yang mungkin kamu butuhkan mendadak, dan pastikan dana darurat sudah berdiri lebih dulu, terpisah dari dana investasi.
6. Cek versi aturan dan aplikasinya saat kamu membaca. Nomor pasal, nama menu, dan kanal pembayaran bisa berubah. Semua yang kami tulis bersumber dari naskah dan laman resmi per 9 September 2026.

Perlu kami ulangi apa yang tidak dilakukan artikel ini. Kami tidak menghitung pajak terutang untuk kasusmu, tidak menyarankan strategi memperkecil pajak, dan tidak menyebut satu pun perusahaan sebagai pembagi dividen yang layak dikejar. Besar kewajibanmu bergantung pada keseluruhan kondisi perpajakanmu, dan hanya Direktorat Jenderal Pajak atau konsultan pajak berizin yang bisa menilainya.

Sebagai penutup, tulisan ini disusun untuk tujuan edukasi dan bukan nasihat keuangan, nasihat perpajakan, ajakan, atau rekomendasi investasi. Berinvestasi di pasar modal mengandung risiko, termasuk risiko kehilangan sebagian atau seluruh modal, dan dividen bukan penghasilan yang dijamin. Panduan kami yang lain, termasuk jam bursa saham dan cara beli saham IPO, terkumpul di pilar saham, sedangkan cakupan dan batasan tanggung jawab kami ada di halaman disclaimer.